Posted by: forever2705 | August 11, 2008

Pajak Penghasilan Pasal 23

PAJAK PENGHASILAN NOMOR 23

 

 

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

 

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23:

a. badan pemerintah;

b. Wajib Pajak badan dalam negeri;

c. penyelenggaraan kegiatan;

d. bentuk usaha tetap (BUT);

e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

a. WP dalam negeri;

b. BUT

 

Tarif dan Objek PPh Pasal 23

1. 15 % dari jumlah bruto atas:

a. dividen, bunga, dan royalti;

b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

 

2. 15 % dari jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 setiap bulan.

 

3. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Tarif, perkiraan penghasilan neto, dan objeknya adalah:

a. 15 % x 10 % dari jumlah bruto atas sewa penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.

b. 15 % x 30 % dari jumlah bruto atas sewa lainnya (tidak termasuk sewa tanah dan bangunan).

 

4. 15 % dari perkiraan penghasilan netto atas Imbalan jasa.

 

Tarif, perkiraan penghasilan neto dan objek imbalan jasa adalah:

1. 15 % x 30 % dari jumlah bruto imbalan jasa teknik dan jasa manajemen dan jasa konsultan kecuali konsultansi kontruksi

 

2. 15% x 26 2/3% dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang) imbalan jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi;

 

3. 15% x 30% dari jumlah bruto jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntasi, jasa perancang, jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambang minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambang selain migas, jasa penunjang di bidang penerbang dan Bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengelolaan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa perantara, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, jasa kostudian/penyimpanan/ penitipan. Kecuali yang dilakukan KSEI, jasa pengisian suara, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

 

4. 15% x 30% dari jumlah bruto imbalan jasa instalasi/ pemasangan :

1. Jasa instalasi/pemasangan mesin,

2. jasa instalasi / pemasangan peralatan listrik /telepon/air/ gas/AC/TV kabel Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup oekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;

 

5. 15% x 30% dari jumlah bruto imbalan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan :

1. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin,listrik / telepon /air / gas / AC / TV kabel;

2. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan peralatan;

3. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan; Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaanya di bidnag konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.

 

6. 15 % x 13 1/3 % dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang) imbalan jasa pelaksanaan konstruksi termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel yang dilakukan Wajib Pajak pengusaha Konstruksi yang mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

 

7. 15 % x 20 % dari jumlah bruto imbalan jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan/event organizer, jasa pengepakan.

 

8. 15 % x 20 % dari jumlah bruto imbalan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.

 

9. 15 % x 10 % dari jumlah bruto imbalan jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan / cleaning service.

 

10. 15 % x 10 % dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang) imbalan Jasa katering

 

Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah Bruto tidak termasuk PPN.

 

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

 

b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

 

c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri,

koperasi,BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

2. bagi perseroan terbatas, BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

 

d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

 

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;

 

f. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

g. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000.00 setiap bulan.

 

Saat Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23

a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

 

b. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

 

c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

 

Bukti Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

About these ads

Responses

  1. Sangat Baguuussss…
    Sekalian itungan untuk PPN Masukan – Keluaran dan form pajak yang dipake…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: